Kalurahan Gari

Pentingnya penyusunan Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kalurahan (IPPD) untuk Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diabaikan, karena ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Lurah dalam menjalankan tugasnya dan memberikan informasi yang dapat diakses dengan jelas oleh masyarakat. Laporan ini berfungsi sebagai salah satu elemen krusial dalam laporan tahunan untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 mengenai dokumen Laporan Kepala Desa, dan mencakup beberapa komponen utama yang terdiri dari:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakat Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Dokumen Laporan IPPD Akhir Tahun Anggaran ini adalah kewajiban yang harus disusun oleh Lurah untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan pemerintahan desa selama tahun anggaran kepada masyarakat.

Kegiatan IPPD ini di Kalurahan gari telah dilaksanakan tanggl 12 -25 Januari 2025 oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Ketua Lembaga dengan bertemu langsung dengan masyarakat selama 9 hari di 9 Padukuhan. Selain memberikan informasi kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kalurahan Gari di Tahun 2024 juga menyampaikan rencana pelaksanaan APBKal 2025.